PELAPOR KORUPSI DIJADIKAN TERSANGKA?!

PELAPOR KORUPSI DIJADIKAN TERSANGKA?!

Redaksi       Comment   

Kasus Sofyan Hakim Mengguncang Bekasi, Dugaan Kriminalisasi Mencuat!

BEKASI | Kupastuntasnew.com

Publik dibuat geram. Sebuah ironi dalam penegakan hukum kembali terjadi. Sofyan Hakim, mantan Pj. Kepala Desa Sumber Jaya, yang awalnya melaporkan dugaan korupsi, justru berakhir sebagai tersangka.

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa—

ini tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.

Pelapor Bisa Jadi Korban

Jika pelapor korupsi justru dikriminalisasi, maka muncul pertanyaan besar:

👉 Siapa lagi yang berani bicara?

👉 Apakah hukum masih melindungi kebenaran?

Ketua FKMPB, Eko Setiawan, menegaskan bahwa kasus ini sarat kejanggalan dan tidak bisa dibiarkan.

FAKTA PANAS YANG MENGUNDANG TANDA TANYA

Sejumlah dugaan kejanggalan yang mencuat:

Alur Perkara Berubah Arah

Dari pelapor menjadi tersangka — perubahan drastis yang dinilai janggal.

Kesaksian Diduga Disaring

Saksi yang meringankan seolah “hilang”, sementara yang memberatkan dijadikan dasar utama.

Aset Disikat?

Istri Sofyan, Ibu Een, mengungkap penyitaan yang dinilai tidak relevan:

Tanah warisan

Bonus kinerja dari Bapenda

Kendaraan pribadi

Dicopot Setelah Melapor

Sofyan diberhentikan dari jabatan tanpa kejelasan aturan yang kuat — memicu dugaan adanya tekanan atau kepentingan tertentu.

⚖️ LAWAN BALIK! Tim Hukum Bergerak

Kuasa hukum Muh. Reza Putra, S.H. resmi mengajukan Kontra Memori Banding untuk melawan langkah Jaksa Penuntut Umum.

“Kami melihat ada kejanggalan serius. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kebenaran. Kami siap bongkar semuanya di tingkat selanjutnya!” tegasnya.

Kasus ini kini jadi sorotan:

Apakah aparat penegak hukum akan membuktikan integritasnya,

atau justru memperkuat stigma lama:

⚠️ “Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

✊ SERUAN KERAS: JANGAN BUNGKAM KEBENARAN!

Eko Setiawan menutup dengan pernyataan tegas:

“Kalau pelapor saja bisa dijadikan tersangka, maka ini bahaya bagi semua. Kami tidak akan diam. Keadilan harus ditegakkan!”

D.S

Kritik Keras Ketum DePA-RI: Menhaj Jangan Ceroboh Lempar Wacana "War Tiket Haji

Kritik Keras Ketum DePA-RI: Menhaj Jangan Ceroboh Lempar Wacana "War Tiket Haji

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA 

Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), HM. Luthfi Yazid, mendesak Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan gagasan ke publik. Hal ini merespons ide "War Tiket Haji" yang dilontarkan Menhaj, yang dinilai tidak melalui pertimbangan matang dan berisiko memicu ketidakadilan sistemik.

Pernyataan tegas ini disampaikan Luthfi Yazid di sela-sela acara Pelantikan dan Penyumpahan Advokat baru DePA-RI di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/04/2026).

Wacana "War Tiket Haji" merupakan skema perebutan kuota di luar jalur reguler dengan prinsip "siapa cepat dia dapat" (*first come first served*). Luthfi menilai ide ini bukan sekadar menimbulkan kegaduhan, melainkan berbahaya bagi tatanan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia karena dua alasan krusial:

1. Rekam Jejak Pengelolaan Haji yang Belum Beres.

Luthfi mengingatkan bahwa sejarah pengelolaan haji oleh pemerintah sering kali mencederai rasa keadilan. Ia menyoroti rentetan kasus korupsi yang menjerat para mantan Menteri Agama terdahulu, mulai dari era Said Agil Husin Almunawar, Suryadharma Ali, hingga persoalan di era Yaqut Cholil Qoumas.

"Pelaksanaan haji dan umroh kerap bermasalah dan memakan ribuan korban yang terzalimi tanpa solusi nyata dari pemerintah. Contoh konkret adalah kasus First Travel yang menelan 63.000 korban, serta kasus Abu Tours. Hingga saat ini, mulai dari era Menag Lukman Hakim hingga Menhaj yang sekarang, negara terkesan abai dan tidak berdaya dalam memberikan perlindungan konstitusional bagi para jamaah tersebut," tegas Luthfi, yang juga merupakan pengacara ribuan korban First Travel.

2. Kompetisi Tidak Sehat Berbasis Koneksi dan Materi.

Lebih lanjut, Luthfi menilai introduksi "War Tiket Haji" akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Skema ini diprediksi hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki modal finansial kuat dan koneksi khusus.

"Ini ibarat perebutan tiket konser musik. Siapa yang berduit dan punya akses, dia yang berangkat. Ini sangat tidak adil bagi jamaah reguler yang sudah antre belasan hingga puluhan tahun," ujarnya.

DePA-RI menghimbau agar Kementerian Haji dan Umroh lebih fokus pada pembenahan fundamental, mulai dari penguatan regulasi, kualitas SDM, hingga integrasi pelayanan perlindungan kesehatan bagi jamaah, baik saat di tanah air maupun selama di tanah suci.

Selain menyoroti isu nasional, dalam prosesi penyumpahan di PT NTB tersebut, Luthfi Yazid juga memberikan pesan mendalam kepada para advokat baru DePA-RI. Ia menekankan agar para penegak hukum senantiasa menjaga amanah dan integritas.

"Seorang advokat harus memperkuat pengetahuan dasar hukum, kompetensi praktik, jaringan, serta memiliki ketangguhan mental yang kuat dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile," pungkasnya.

Team Redaksi 

Potret Buram Pendidikan Seluma: Siswa SD Trauma dan Mogok Sekolah, Disdik Dinilai 'Tidur Lelap'?

Potret Buram Pendidikan Seluma: Siswa SD Trauma dan Mogok Sekolah, Disdik Dinilai 'Tidur Lelap'?

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || SELUMA

Slogan "Pendidikan untuk Semua" tampaknya hanya menjadi pemanis bibir di Kabupaten Seluma. Fakta pahit terungkap di wilayah Semidang Alas, di mana seorang siswa kelas 3 Sekolah Dasar berinisial AN, harus terenggut hak belajarnya selama dua bulan akibat trauma mendalam yang dialami di lingkungan sekolah.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidakmampuan pihak sekolah dan pemerintah dalam menjembatani kebutuhan siswa dengan daya tangkap khusus (lamban belajar) diduga kuat menjadi akar penyebab hilangnya masa depan pendidikan AN.

Ibu kandung AN, berinisial AMA, membeberkan kondisi pilu anaknya kepada awak media, Kamis (10/04/2026). AN yang sebelumnya ceria kini berubah drastis menjadi pendiam dan menunjukkan ketakutan luar biasa terhadap lingkungan sekolah.

“Anak saya trauma. Sudah dua bulan dia tidak mau masuk sekolah sama sekali. Dia menangis dan menolak, bahkan jika ditawarkan pindah sekolah sekalipun,” ungkap AMA dengan nada getir.

Ironisnya, saat dikonfirmasi langsung, AN hanya mampu menggelengkan kepala dengan sorot mata penuh kecemasan—sebuah sinyal kuat adanya tekanan psikologis yang gagal dideteksi oleh sistem pengawasan sekolah.

Di sisi lain, pihak sekolah justru mengeluarkan narasi yang berseberangan. Kepala Sekolah membantah adanya kekerasan dan justru "menyerang balik" dengan menyebut AN sebagai siswa agresif yang sering memukul teman-temannya. Terkait penggunaan ruang khusus yang sempat diisukan sebagai "ruang isolasi", pihak sekolah mengklaim itu adalah ruang pembinaan bagi siswa dengan daya tangkap rendah.

Namun, klaim ini justru memicu pertanyaan besar: Jika pembinaan tersebut berhasil, mengapa AN justru mengalami trauma hebat hingga mogok belajar? Apakah metode "pembinaan khusus" tersebut sudah sesuai dengan standar psikologi anak, atau justru menjadi bentuk diskriminasi terselubung bagi siswa yang dianggap 'berbeda'?

Krisis pendidikan yang menimpa AN adalah bukti nyata lemahnya fungsi kontrol dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. Sejauh mana peran pengawas sekolah? Mengapa kasus siswa mogok belajar hingga dua bulan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah?

Masyarakat kini menagih janji Bupati dan jajaran terkait untuk turun tangan. Kasus ini bukan sekadar urusan "pukul-memukul" antar siswa, melainkan soal gagalnya negara dalam menyediakan ruang sekolah yang aman dan inklusif bagi setiap anak, terlepas dari kemampuan akademiknya.

Jika Pemkab Seluma terus berdiam diri, maka predikat "Kabupaten Layak Anak" hanyalah sekadar klaim di atas kertas, sementara di lapangan, trauma anak-anak menjadi tumbal dari sistem pendidikan yang kaku dan minim empati.

Team Redaksi

Kantor Imigrasi Cilacap Borong Penghargaan Pengelolaan Anggaran, Raih Skor Sempurna 100

Kantor Imigrasi Cilacap Borong Penghargaan Pengelolaan Anggaran, Raih Skor Sempurna 100

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || CILACAP 

Mengawali kuartal kedua tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap kembali mengukuhkan posisinya sebagai instansi dengan tata kelola keuangan terbaik. Dalam ajang Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day 2026 yang berlangsung Senin (13/04), Imigrasi Cilacap sukses membawa pulang dua penghargaan bergengsi sekaligus atas kinerja pelaksanaan anggaran periode Semester II Tahun 2025. Cilacap 14 April 2026.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Imigrasi Cilacap berhasil mengungguli berbagai satuan kerja lainnya dengan meraih dua predikat utama:

 1. Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik: Kategori Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Satker Pagu Besar. Penghargaan ini menegaskan ketepatan waktu serta akurasi tinggi dalam pelaporan keuangan yang dikelola oleh tim keuangan internal.

 2. Peringkat 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Semester II Tahun Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja Pagu Besar. Luar biasanya, capaian ini diraih dengan skor sempurna 100.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bapak Joko Pramono, kepada perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

"Capaian ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta profesionalisme pengelolaan keuangan. Skor sempurna pada IKPA bukan sekadar angka, melainkan cerminan efisiensi kami dalam setiap rupiah anggaran yang diamanahkan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Cilacap

Keberhasilan dalam aspek administratif ini diharapkan menjadi katalisator bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Imigrasi Cilacap berkomitmen bahwa tata kelola keuangan yang sehat akan berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas dan kemudahan layanan keimigrasian bagi publik di wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Fitriani 

Ali Sopyan Kecam Keras Wacana Konsumsi Ulat dan Belalang bagi Siswa: "Jangan Hina Anak Bangsa!

Ali Sopyan Kecam Keras Wacana Konsumsi Ulat dan Belalang bagi Siswa: "Jangan Hina Anak Bangsa!

Redaksi       Comment   

KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA 

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayat, yang menyarankan ulat dan belalang sebagai alternatif menu dalam program makan bergizi gratis, memicu reaksi keras. Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, angkat bicara dengan nada tinggi dan mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai merendahkan martabat anak-anak didik di Indonesia.

Dengan suara lantang, Ali Sopyan menegaskan bahwa wacana memberikan konsumsi serangga kepada pelajar adalah bentuk penghinaan terhadap generasi penerus bangsa. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penyediaan pangan yang layak dan berkualitas, bukan justru mencari alternatif yang tidak lazim bagi standar gizi anak sekolah.

"Pak Dadan Hidayat yang terhormat, jangan terlalu menghina anak-anak didik bangsa Indonesia. Kami masih mampu memberikan anak-anak kami makanan yang bergizi dan layak. Kalau memang Anda merasa ulat dan belalang itu solusi hebat, berikan saja dulu kepada keluarga dan anak cucu Anda sendiri agar bisa meringankan beban penghasilan Anda," cetus Ali Sopyan dengan nada pedas.

Ali Sopyan juga mempertanyakan kompetensi kepemimpinan di tubuh BGN. Ia menilai, jika seorang pimpinan lembaga negara setingkat BGN sudah tidak mampu memformulasikan program pangan yang bermartabat, maka sebaiknya yang bersangkutan meletakkan jabatannya.

"Kalau Anda tidak mampu menjalankan amanah sebagai Ketua BGN untuk menyediakan gizi yang layak, lebih baik mundur! Jangan mengarahkan dan memaksa anak didik kami mengonsumsi ulat dan belalang dengan dalih gizi," tegasnya.

Sebagai putra dari seorang prajurit TNI AD (Yonkav V Karang Endah, Sumsel), Ali Sopyan menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan harga diri sangat dijunjung tinggi dalam pendidikan keluarganya. Ia menyebut bahwa di lingkungan prajurit sekalipun, kebutuhan pangan selalu diupayakan yang terbaik, bukan hasil mencari-cari alternatif yang merendahkan.

"Saya anak prajurit TNI AD. Orang tua saya tidak pernah memberi kami makan ulat atau belalang. Kami dididik untuk hidup layak dan terhormat. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, jangan rendahkan harga diri anak-anak Indonesia dengan kebijakan yang tidak masuk akal ini," tandas Ali Sopyan mengakhiri pernyataannya.

Redaksi

Lebih dari Sekadar Nasi Boks: MBG Adalah Investasi Kognitif untuk Menyelamatkan Satu Generasi Indonesia

Lebih dari Sekadar Nasi Boks: MBG Adalah Investasi Kognitif untuk Menyelamatkan Satu Generasi Indonesia

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA 

Perdebatan publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini dinilai terlalu menyempit pada persoalan teknis distribusi dan menu makanan. Padahal, esensi utama dari kebijakan ini adalah upaya krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia satu generasi ke depan. Senin, 13 April 2026.

Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menekankan bahwa di tengah fakta hampir satu dari lima anak Indonesia tumbuh tidak optimal, MBG harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program sosial bagi-bagi makanan.

"Program MBG bukan soal nasi boks. Yang sedang kita tentukan adalah kualitas satu generasi. Kita harus mampu membedakan antara tantangan implementasi yang bisa diperbaiki dengan visi besar yang harus diperjuangkan," ujar Sahala dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Data menunjukkan bahwa MBG bukanlah eksperimen baru. Negara-negara maju seperti Finlandia (sejak 1948), Jepang, dan Swedia telah membuktikan dampaknya. Studi longitudinal di Swedia selama empat dekade terhadap 1,5 juta anak menunjukkan bahwa penerima nutrisi sekolah memiliki pendapatan seumur hidup 3% hingga 6% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak.

Di Indonesia, urgensi ini semakin nyata. Meski prevalensi stunting nasional turun ke angka 19,8% menurut SSGI 2024, angka tersebut masih menunjukkan bahwa satu dari lima balita mengalami hambatan pertumbuhan otak yang bersifat permanen.

Tokoh Nasional Merah Putih, Bobi Irawan, turut menyoroti bahwa dampak kekurangan gizi tidak berhenti saat anak masuk sekolah. "Guru terbaik pun tidak akan banyak membantu jika muridnya datang ke kelas dalam keadaan lapar. MBG berperan penting bukan hanya mencegah stunting baru, tapi memitigasi kerusakan kognitif yang sudah berjalan agar anak-anak tidak semakin tertinggal," tegas Bobi.

Mekanisme biologis mendukung argumen ini. Otak yang sedang berkembang membutuhkan asupan protein dan zat besi yang konsisten. Kekurangan nutrisi tersebut secara langsung menurunkan konsentrasi dan kecepatan pemrosesan informasi anak dalam belajar.

Sahala Jonedi tidak menampik adanya kendala di lapangan, mulai dari kualitas makanan hingga pengawasan anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, menurutnya, masalah implementasi adalah tantangan tata kelola yang lazim dialami negara lain pada tahap awal, seperti yang pernah dilalui Inggris dan China.

Lebih jauh, MBG memiliki potensi strategis sebagai motor ekonomi kerakyatan melalui:

 1. Penyerapan Pangan Lokal: Mewajibkan mitra menggunakan bahan baku dari petani setempat sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2024.

 2. Multiplier Effect: World Food Programme (WFP) memperkirakan setiap $1 yang diinvestasikan pada makan sekolah dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai $7 hingga $35 di masa depan.

"Indonesia memiliki prasyarat lengkap: kebutuhan gizi yang mendesak dan basis produksi pangan di 75.000 desa. Yang kita butuhkan sekarang bukan penghentian program, melainkan ketegasan dan konsistensi pengawasan," tambah Sahala.

Sebagai bangsa dengan ambisi keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*), investasi pada manusia adalah harga mati. MBG mungkin belum sempurna, namun keseriusan dalam memperbaiki sistem pengadaannya akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.

"Karena pada akhirnya, yang sedang kita bangun bukan sekadar program makan. Yang sedang kita tentukan adalah martabat dan kualitas hidup anak cucu kita nanti," tutup Bobi Irawan.

Publisher -Red 

Borok IPAL Dapur Gizi Sruweng: Limbah Meluber, Drainase Tersumbat Puing dan Sampah

Borok IPAL Dapur Gizi Sruweng: Limbah Meluber, Drainase Tersumbat Puing dan Sampah

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || KEBUMEN 

Operasional dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, kini menuai kritik pedas. Fasilitas yang diketahui milik kader Partai Gerindra ini terindikasi melakukan pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur sanitasi, yang berpotensi mencemari lingkungan pemukiman warga di sekitarnya. Senin, 13 April 2026.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi sistem drainase yang sangat memprihatinkan. Saluran pembuangan air limbah sisa produksi ditemukan dalam keadaan tersumbat total oleh tumpukan sampah, puing-bangunan, kayu, hingga dedaunan kering. Kondisi ini menyebabkan air sisa produksi tidak mengalir lancar ke pembuangan akhir, melainkan mengendap dan meluber di area terbuka.

Kondisi drainase yang lumpuh ini menjadi ironi besar bagi fasilitas yang memproduksi sedikitnya 1.460 porsi makanan setiap hari. Tersumbatnya saluran oleh material padat tersebut mencerminkan buruknya manajemen pemeliharaan fasilitas di titik nol produksi gizi tersebut.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada saat ini pun menjadi titik lemah utama. Pihak pengelola mengakui bahwa sistem pengolahan masih dioperasikan secara manual sebuah metode yang dianggap primitif dan tidak layak untuk kapasitas produksi ribuan porsi.

Penanggung jawab utama (PIC) lapangan menyatakan bahwa rencana transisi ke sistem otomatis terkendala teknis ketersediaan tenaga ahli sejak libur lebaran lalu. Namun, alasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko pencemaran air tanah warga yang terus berjalan selama dua bulan operasional.

Dari pantauan visual, air limbah cair yang keluar tampak mengandung residu sisa lemak dan zat organik yang tidak tersaring sempurna. Hal ini memicu kekhawatiran warga Jabres, Sidagung, hingga Karangjambu mengenai kontaminasi air sumur yang menjadi sumber air bersih mereka.

Meskipun program ini diklaim memberikan dampak ekonomi dengan menyerap 30% tenaga kerja lokal, namun keberhasilan program gizi nasional tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Status pengelola sebagai kader partai pendukung pemerintah seharusnya memberikan standar moral dan kepatuhan regulasi yang lebih tinggi, terutama terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Masyarakat kini mendesak adanya langkah konkret, bukan sekadar janji administratif atau alasan teknis. Pembersihan total saluran drainase dari puing-puing serta percepatan pembangunan IPAL otomatis yang terstandarisasi menjadi harga mati agar keberadaan dapur gizi ini tidak menjadi sumber penyakit baru bagi lingkungan pemukiman sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, tumpukan puing yang menyumbat saluran limbah masih tampak belum tersentuh, sementara distribusi makanan ke puluhan sekolah terus berlangsung di tengah bayang-bayang ancaman sanitasi.

Publisher / Red